Para ulama telah sepakat, bahwa ketika wanita hamil dan menyusui itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya, maka mereka boleh berbuka. Sedangkan standar dharar (bahaya) yang menjadikannya boleh berbuka dapat diketahui dengan ghalabatudz zhan (prasangka yang kuat), yaitu berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, atau berdasarkan penjelasan dari seorang dokter. Berdasarkan keduanya bisa ditetapkan sebab kekhawatirannya, yaitu yang bisa berakibat kurangnya akal, rusak, atau sakit. Namun, yang dikehendaki dengan kekhawatiran di sini bukan hanya sekadar hasil ilusi dan imajinasi saja, akan tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan keterangan dokter.[2]

Tapi dalam masalah konsekwensinya (berbuka), maka terdapat ikhtilaf antara para ulama. Dalam masalah ini ulama berselisih menjadi enam pendapat:

Pertama, jika wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir terhadap anaknya saja, maka wajib baginya qadha’ dan membayar fidyah. Ini adalah pendapat rajih dan mu’tamad madzhab Syafi’i,[3] pendapat madzhab Hanbali,[4] dan ini juga pendapat Mujahid. Mujahid meriwayatkan pendapat ini dari Ibn Umar, Ibn ‘Abbas dan Atha’.[5]

Ibn Umar pernah ditanya mengenai wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, beliau menjawab, Boleh berbuka dan memberi makan sebagai fidyah, untuk setiap harinya satu mudd hinthah (gandum) yang diberikan kepada satu orang miskin.”[6]

Kedua, wanita hamil yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan wanita yang menyusui wajib mengqadha’ dan membayar fidyah. Ini adalah pendapat madzhab Maliki, al-Laits,[7] dan juga merupakan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Buwaithi.[8]

Ketiga, wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya berkewajiban membayar fidyah, tidak wajib mengqadha’. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, Ibn Umar dan Sa’id bin Jubair, juga al-Qasim bin Muhammad dan sekelompok ulama; riwayat ini juga disitir dari Ishaq bin Rahawih.[9] Dan telah meriwayatkan Sa’id bin Jubair, Atha’ dan Ikrimah dari Ibn ‘Abbas dengan sejumlah sanad hasan, bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka lalu memberi makan dan ia tidak wajib mengqadha’.[10]

Keempat, Wanita hamil dan menyusui yang berbuka tidak wajib mengqadha’ dan tidak pula membayar fidyah. Ini adalah madzhab Ibn Hazm al-Zahiri.[11]

Kelima, memberi pilihan. Jika wanita hamil dan menyusui itu memilih memberi makan, maka baginya cukup dengan memberi makan dan tidak wajib mengqadha’. Sebaliknya, jika mereka memilih mengqadha’, maka baginya cukup dengan mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawih.[12]

Keenam, wanita hamil dan menyusui yang berbuka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah. Ini adalah madzhab Hanafi,[13] pendapat Imam Syafi’i, dan Muzani dari madzhab Syafi’i,[14] Hasan al-Bashiri, Ibrahim Nakha’i, Auza’i, Atha’, Zuhri, Sa’id bin Jubair, Dhohhah, Rabi’ah, Tsauri, Abu Ubaid, Abu ats-Tsaur, Ashhaburra’yi, Ibn Mundzir, al-Laits dan ath-Thabari.[15]

Al-Auza’i berkata, “Menurut kami, hamil dan menyusui adalah salah satu penyakit, maka wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib memberi makan (fidyah).[16]

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata mengenai wanita hamil dan menyusui, Mereka hanya wajib mengqadha’ dan tidak wajib membayar fidyah.”[17]

Pendapat yang Rajih

Tampak jelas bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mewajibkan qadla tanpa harus membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Ini dalam kondisi ketika wanita hamil dan menyusui mampu mengqadha’. Namun, jika mereka tidak mampu mengqadha’, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah; yakni setiap harinya memberi makan seorang miskin. Dengan catatan bahwa tidak boleh bagi wanita hamil dan menyusui berbuka kecuali ketika mereka sudah tidak kuat lagi berpuasa karena masyaqoh yang membahayakan dirinya. Sedangkan setiap orang yang mampu berpuasa dengan tanpa masyaqoh yang membahayakan dirinya, maka berpuasa tetap wajib baginya.[18]

Mendiskusikan Dalil-Dalilnya

Hadits Anas bin Malik al-Ka’bi menuturkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh sholat dari musafir, dan menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui.”[19]

Mengenai hadits ini Imam at-Tirmidzi berkata, Ini adalah hadits hasan. Sedang menurut para pakar hadits, bahwa hadits inilah yang diamalkan. Dengan demikian ketika wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap anaknya, maka mereka diperintahkan berbuka dan wajib mengqadha’nya.”[20]

Zhâhir hadits tersebut menetapkan bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib baginya mengqadha’. Sebab, puasa telah diringankan dari mereka seperti halnya musafir. Sedangkan zhâhir al-Qur’an menetapkan fidyah bagi orang yang berat berpuasa dan tidak perlu berpuasa.[21]

Makna yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah, Allah menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui selama mereka masih belum mampu berpuasa, dan setelah mampu, barulah mereka wajib mengqadha’. Hal ini sama dengan ketika digugurkannya puasa dari musafir yang masih dalam perjalanan, dan setelah mukim barulah ia wajib mengqadha’nya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa mereka diperintah berbuka dan membayar fidyah tanpa wajib mengqadha’. Kalau saja pada hadits tersebut ada dilalah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah meringankan puasa dari mereka hanya melalui firmannya, …Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin…(Qs. al-Baqarah [2]: 184); niscaya musafir yang berbuka puasa dan masih dalam perjalanan tidak wajib mengqadha’ puasa, dan cukup membayar fidyah saja; dengan alasan Nabi Saw benar-benar telah menyatukan hukum musafir dengan hukum wanita hamil dan menyusui. Pendapat yang seperti ini jelas-jelas menyalahi zhâhir al-Qur’an dan ijma’ ummat.[22]

Dalam penelitian kedokteran yang diajukan oleh tiga orang spesialis pada Konferensi masalah kedokteran dalam al-Qur’an al-Karim yang diadakan di Kairo Mesir pada bulan Muharram 1406 H, dengan tema “Sebagian perubahan kimia pada wanita hamil dan menyusui akibat berpuasa”, dikemukakan, “Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wanita selama bulan ramadhan mengenai pengaruh puasa bagi wanita hamil dan menyusui, maka aktivitas pengkajian itu telah sempurna. Dan dalam kajian itu telah ditemukan bahwa kadar gula pada darah tidak berpengaruh secara signifikan bagi wanita hamil atau menyusui dibandingkan dengan wanita biasa (yang tidak hamil dan menyusui). Sebagaimana telah ditemukan bahwa kadar kolestrol meningkat pada wanita hamil, akan tetapi pada batas-batas wajar dan alami.

Dari penelitian ini ditetapkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa di bulan Ramadhan.”[23]

Jawaban atas Beberapa Sanggahan

Pertama, sesungguhnya tidak ada argumentasi bagi orang yang berdalil dengan hadits di atas, sebab hadits di atas sama sekali tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah. Sehingga, kewajiban membayar fidyah itu membutuhkan dalil sebagaimana kewajiban mengqadha’.[24]

Memang benar, bahwa hadits di atas tidak menyinggung kewajiban membayar fidyah dan mengqadha’, namun ketika Nabi Saw menyebut puasa dan menggugurkannya dari musafir, wanita hamil dan menyusui, maka Nabi Saw telah menyamakan di antara mereka. Dan telah jelas bahwa musafir itu wajib mengqadha’ puasa, sehingga mengqadha’ itu juga wajib bagi wanita hamil dan menyusui.

Sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu berbuka disebabkan karena udzur. Sedang udzurnya tidak ada pada dirinya sendiri, namun ada pada orang lain, yaitu anaknya. Padahal anak ini tidak diperhitungkan.[25] Dalil udzur ini adalah firman Allah SWT:

Maka barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-ahri yang lain.” (Qs. al-Baqarah [2]: 184).

Sebagian orang menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit, namun yang dikehendaki bukanlah sakit yang sebenarnya. Sebab, orang sakit yang berpuasa dan tidak membahayakan dirinya, tidak boleh berbuka. Dengan demikian, menyebut kata “sakit” adalah kinayah dari suatu perkara yang ketika berpuasa dapat membahayakan dirinya. Perkara yang demikian itu ada pada wanita hamil dan menyusui, sehingga mereka termasuk di antara orang yang mendapatkan rukhshah (dispensasi) berbuka.[26] Menurut mereka, membayar fidyah itu kalau pun wajib, maka kewajiban itu hanyalah untuk menambal sesuatu yang hilang. Sedangkan makna (tujuan) menambal itu bisa dihasilkan dengan mengqadha’. Oleh karena itu fidyah tidak wajib bagi orang sakit dan musafir.[27]

Kedua, sesungguhnya menganalogkan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit itu tidak sah (benar). Sebab keadaan orang sakit itu lebih ringan dibandingkan keadaan wanita hamil dan menyusui. Orang sakit itu boleh berbuka disebabkan dirinya sendiri.[28] Sedangkan wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka disebabkan sesuatu yang berhubungan dengan dua orang, sehingga statusnya seperti jima’.[29]

Analog atas jima’ adalah bathil dan tidak tepat sama sekali, sebab wanita hamil dan menyusui itu tidak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum syara’ ketika berbuka.[30] Sedangkan orang yang berjima’ pada siang hari bulan ramadhan adalah orang yang melanggar hukum syara’. Oleh karena itu syara’ menetapkan sanksi yang menjadi kaffârah (penebus) kesalahannya. Jelas ini berbeda dengan wanita hamil dan menyusui yang berbuka demi menjaga anaknya, dan mereka diwajibkan berbuka demi anak yang tidak terpisah darinya.

Bagaimana bisa wanita hamil dan menyusui itu diperintahkan membayar kaffârah, padahal berbuka bagi mereka itu dibolehkan oleh hukum syara’. Ketika orang yang tidak boleh berbuka itu minum dan makan dengan sengaja di siang hari bulan ramadhan tidak disuruh membayar kaffârah,[31] maka dengan demikian tidak wajib membayar kaffârah itu lebih utama bagi wanita hamil dan menyusui yang berbuka karena ada udzur.[32]

Ketiga, kaffârah-kaffârah itu tidak diwajibkan karena banyaknya dosa dan maksiat, akan tetapi hanyalah hikmah yang hanya dipahami oleh Allah SWT. Bukankan memahami bahwa riddah (murtad) pada bulan ramadhan itu lebih besar dosanya daripada berhubungan badan, tetapi mengapa terhadap riddah ini tidak ada kaffârah. Itu dikarenakan makna keduanya berbeda seperti yang telah dijelaskan.

Sesungguhnya fidyah itu diwajibkan adakalanya sebagai pengganti atau sanksi. Sedang di sini tidak ada kemungkinan lain, selain sebagai pengganti dari berbuka. Padahal pengganti itu telah ada, yaitu mengqadha’. Dengan demikian, fidyah tidak diperlukan lagi. Adapun riddah (murtad) dan sejenisnya, maka al-Musyarri’ (Allah) yang Maha Bijaksana telah menetapkan kaffârah atas dosa-dosa yang memang perlu kaffârah, seperti berjima’ dan sejenisnya. Ketika Allah tidak menetapkan kaffârah untuk selain jima’ kecuali taubat nashuha, maka riddah (murtad) itu dosa yang tidak tertambal dengan selain taubat nashuha, yaitu dengan masuk Islam dan bersikap istiqamah. Sebab, orang murtad itu benar-benar telah keluar dari Islam secara keseluruhan, sehingga ia tidak dituntut selain kembali kepada Islam.

[Dikutip dari eBook “Fikih Puasa Praktis: Berpuasa Seperti Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam“]


[1] Lihat Ahkam al-Mar’ah al-Hamil fi Syari’at al-Islamiyyah, karya Syaikh Yahya Abdurrahman al-Khathib, MA.

[2] Muhammad Aqlah, as-Shiyâm Muhdatsâtuhu wa Hawâditsuhu, hal. 210.

[3] Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtâj, jld. 2, hal. 174; al-Mawardi, al-Hâwi, jld. 3, hal. 436; an-Nawawi, al-Majmû’, jld. 6, hal. 267.

[4] Al-Bahuti, Kasysyûful Qinû’, jld. 2, hal. 313; Ibn Qudamah, al-Mughni, jld. 3, hal. 139; al-Maqdisi, al-Uddah Syarh Umdah, hal. 150.

[5] Ibn Abdil Barr, al-Istidzkûr al-Jûmi’ li Madzâhib Fuqahâ’il Amshâr. Rekomendasi dan takhrij Abdul Mu’thi Amîn al-Qal’aji, jld. 20, hal. 223. Al-Mawardi berkata: Shahih dari Ibn Umar memberi makan, tidak mengqadha’.

[6] Abdur Razzaq, Mushannaf Abdur Razzaq, jld. 4, hal. 217.

[7] Idem, jld. 10, hal. 223; Ulaisy, Taqrîrât Muhammad Ulaisy ma’a Syarhil Kabîr, jld. 1, hal. 535; al-Mawaq, al-Tâj wal Iklil Li Mukhtashâr Khalîl, jld. 2, hal. 447.

[8] Al-Mawardi, al-Hâwi, jld. 3, hal. 437.

[9] Ibn Abdil Barr, al-Istidzkâr, jld. 10, hal. 221-222; al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, jld. 2, hal. 288; ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ia memiliki budak menyusui, maka Ibn ‘Abbas memerintahkan kepadanya agar berbuka, yakni dengan memberi makan dan tidak mengqadha’. Ad-Daruquthni berkata: “Ini hadits shahih”. Dari Ibn ‘Abbas atau Ibn Umar berkata: “Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka. Dia wajib memberi makan dan tidak wajib mengqadha.Ad-Daruquthni berkata: “Hadits ini shahih”, Sunan ad-Daruquthni.

[10] Idem, jld 10, hal. 222.

[11] Ibn Hazm, al-Muhallâ, jld. 4, hal. 410.

[12] Al-Baghwai, Syarh as-Sunnah, tahqiqi Su’aib Arnauth, jld. 6, hal. 316.

[13] Ibn Himmam, Fath al-Qadîr Ma’a al-Hidâyah, jld. 2, hal. 355; Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtâr, jld. 2, hal. 449.

[14] Al-Mawardi, al-Hâwi, jld. 3, hal. 437; an-Nawawi, Raudhah ath-Thalibin, jld. 2, hal. 249.

[15] Ibn Abdil Barr, al-Istidzkâr, jld. 10, hal. 222; al-Baghawi, Syarh as-Sunnah, jld. 6, hal. 316; an-Nawawi, al-Majmu’, jld. 6, hal. 229.

[16] Ibn Abdil Barr, al-Istidzkâr, jld. 10, hal. 222.

[17] Al-Kasani, Badâi’u ash-Shanâi’, jld. 2, hal. 97.

[18] Ibn Abdil Barr, al-Istidzkâr, jld. 10, hal. 217.

[19] HR. Imam Ahmad, 4/374; at-Tirmidzi di dalam sunanya kitab Shaum bab Mâ Jâ fîl Rukhshah fîl Iftâr lil Hubla wal Murdhi’, 3/94; an-Nasâ’i di dalam sunanya di dalam kitab Shiyâm bab Wadh’is Shiyâm anil Hubla wal Murdhi’, 4/190. Lafadz hadits ini at-Tirmidzi.

[20] At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 3/95.

[21] Ibn al-Arabi, yang terkenal dengan Ibn al-Arabi al-Maliki, Aridhotul Ahwâdi bi Syarhi Shahîh at-Tirmidzi, jld. 3, hal. 238.

[22] Ath-Thabari, al-Jâmi’ al-Bayan fi Tafsîr al-Qur’âni, jld. 3, hal. 140; al-Jashshâsh, al-Ahkâm al-Qur’ân, jld. 1, hal. 221.

[23] Muhammad Aqlah, ash-Shiyâm Muhdatsatuhu wa Hawâditsuhu, hal. 85, 210-211.

[24] Ibn Qudamah, al-Mughni, jld. 3, hal. 140.

[25] Al-Babarti, Syarh al-Inâyah alal Hidâyah, dicetak bersama dengan Syarh Fath al-Qadîr, jld. 2, hal. 355; as-Sarkhasi, al-Mabsûth, jld. 3, hal. 99.

[26] Al-Kasani, Badâ’iu Shanâ’i, jld. 2, hal. 99.

[27] Idem, jld 2, hal. 97.

[28] Abdul Karim Zaidan, al-Mufashshal fî Ahkâm al-Mar’ah wal Bait al-Muslim, jld. 2, hal. 40.

[29] Al-Mawardi, al-Hâwi, jld. 3, hal. 438.

[30] As-Sarkhasi, al-Mabsûth, jld. 3, hal. 99.

[31] Al-Mawardi, al-Hâwi, jld. 3, hal. 436.

[32] Aqlah, Ahkâm ash-Shiyâm wal I’tikâf, hal. 85.

Sumber: http://hayatulislam.multiply.com/